Home Haji & Umroh Bagaimana Hukum Haji Backpacker Dan Apa Saja Fatwa Yang Diberikan Ulama

Bagaimana Hukum Haji Backpacker Dan Apa Saja Fatwa Yang Diberikan Ulama

47
0

Safari Dakwah Haji backpacker merupakan salah satu cara untuk menunaikan ibadah haji, dan haji dengan cara ini sendiri masih menjadi perdebatan para ulama mengenai hukumnya. Karena memang pelaksanaan dari haji ini tidak resmi, dengan kata lain diluar dari kuota haji yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Walaupun begitu masih banyak orang yang melakukan cara ini untuk menunaikan rukun islam yang kelima yaitu haji.

Karena memang pelaksanaan dari haji sendiri hanya bisa dilakukan setahun sekali, selain hal tersebut terbatasnya kuota haji di Indonesia membuat antrian yang sangat lama. Bahkan waktu tunggu haji di Indonesia bisa mencapai 10 sampai dengan 14 tahun, tentunya hal ini akan memicu haji backpakcker. Nah pada kesempatan kali ini kami akan membahas lengkap mengenai haji backpacker, untuk itu bagi anda yang belum mengetahuinya agar menyimak pembahasan berikut ini dengan baik.

Apa itu haji backpacker?

Haji backpacker merupakan salah satu cara untuk menunaikan ibadah haji, dimana untuk pelaksanaannya sendiri diluar dari kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Biasanya hal ini akan dilakukan oleh orang yang sudah tidak sabar lagi menunggu keberangkatan haji, sehingga mereka rela untuk menjadi seorang backpacker agar bisa menunaikan ibadah haji. Cara haji backpacker yang paling mudah yaitu dengan cara menggunakan visa ziarah atau wisata dari Indonesia ke tanah suci. Selain itu banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan visa haji dari negara lain yang memiliki jumlah umat muslim sedikit.

Lalu bagaimana hukum haji backpacker?

Jika kita melihat dari sudut pandang hukum , tentunya hal ini di anggap salah. Baik di Indonesia sendiri maupun Arab Saudi. Karena memang haji yang dilakukan secara backpacker oleh seseorang dengan menggunakan visa ziarah atau wisata di anggap sebagai salah satu tindakan illegal yang telah melanggar peraturan hukum. Hal ini juga sudah di sampaikan langsung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui Kementrian Dalam Negrinya, yaitu melarang setiap warga negara Arab Saudi dan Warga Negara Asing untuk pergi beribadah haji tanpa tasrih atau bisa dikatakan tanpa surat izin resmi yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dan untuk mengantisipasi terjadinya haji backpacker, Pemerintah Arab Saudi secara rutin melakukan kampanye No Hajj Without Hajj Permit. Hal ini dilakukan secara rutin pada saat menjelang ibadah haji. Dan bagi mereka yang tetap melanggar hal ini akan di kenakan dengan hukuman berupa penjara, dam atau denda, dan deportasi bagi Warga Negara Asing.

Selain Pemerintahan Arab Saudi yang melakukan kampanye rutin dalam menjaga haji backpacker, Pemerintah Indonesia sendiri melalaui Kementrian Agama juga menekankan bahwa haji backpacker sendiri sebaiknya untuk dihindari. Karena kebanyakan seorang backpacker haji memiliki resiko yang sangat besar, dimana untuk proses keberangkatannya sendiri status negara asal dan negara tujuan tidak diketahui. Tentunya hal ini akan sangat berlawanan dengan hukum yang ada.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama  dengan Pemerintah Arab Saudi dalam menjaga terjadinya seorang haji backpacker dengan cara memperketat aturan pembuatan dan pemberian visa bagi warga negaranya. Walaupun Kementrian Agama di Indonesia merupakan penyelenggara haji secara resmi, tapi Kementrian Agama tidak memiliki hak dan wewenang jika terdapat salah seorang yang melanggar aturan tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementrian Agama Indonesia juga sudah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dari Kementrian Hukum dan HAM. Hal ini ditujukan sebagai upaya dalam hal memperketat jalur masuk keluar warga negara yang hendak melakukan wisata atau ziarah ke tanah suci. Khususnya jika bulan haji telah tiba, maka dari itu perketatan jalur masuk dan keluar sangat penting sekali.

Selain melanggar secara hukum, praktik haji backpacker atau haji non kuota ini juga akan sangat rawan sekali terjadinya penipuan. Terlebih di Indonesia sendiri saat ini sedang marak-maraknya layanan travel khusus penyelenggara haji. Selain itu dalam pelaksanaannya sendiri jamaah haji backpacker tidak akan mendapat perhatian khusus, dengan kata lain jika terdapat salah seorang jamaah haji backpacker yang hilang dari rombongan. Maka akan sangat sulit sekali untuk ditemukan, karena memang tidak ada keterangan surat izin resmi.

Menurut Kementrian Agama Indonesia haji backpacker juga akan merepotkan jamaah haji lainnya, karena tidak sedikit jamaah haji backpacker yang mengambil jatah makanan dari jamah haji di tenda-tenda haji legal. Untuk itu kami harapkan masyarakat Indonesia agar lebih dewasa lagi dan lebih waspada dengan tawaran-tawaran haji. Karena memang saat ini sudah marak sekali yang namanya penawaran haji dengan cepat dan mudah. Dan kami himbau agar masyarakat Indonesia lebih memilih mendaftar haji secara regular yang sudah di tentukan oleh Kementrian Agama.

Fatwa ulama mengenai haji backpacker

Maraknya pelaksanaan haji backpacker tentunya akan berdampak pada pelaksanaan haji di tanah suci itu sendiri, terutama dalam segi keamanan dan keselamatan jamaah haji legal. Hal ini memang sudah di antisipasi oleh Pemerintah Arab Saudi dengan cara menyelenggarakan kampanya secara rutin perihal haji backpacker pada saat menjelang bulan haji. Karena memang haji sendiri adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, dan penting sekali agar pelaksanaannya sendiri sesuai dengan apa yang sudah di contohkan oleh Rasulullah SAW.

Tentunya dengan pelaksanaan yang sesuai syariat islam akan memberikan pahala dan kemuliaan anda di sisi Allah SWT. Menurut para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Asheikh, Grand Mufti Arab Saudi, Syekh Sulaiman Al Majid, dan Syekh Sholeh Al Fauzan mengatakan bahwa hukum haji backpacker adalah haram. Dengan kata lain haji yang dilakukannya juga akan di anggap tidak sah.

Fatwa tersebut juga berlandaskan pada Al-Qur’an yaitu pada surah An-Nisa ayat 59 yang memilii arti “ Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka ia taat kepadaku, dan barag siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku”.

Menurut Al-Syekh, bahwa pembatasan ini dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban jamaah haji pada saat melakukan seragkaian kegiatan ibadah haji. Karena memang yang menjadi penyelenggara haji di sini adalah Pemerintah Arab Saudi, untuk itu dengan cara memberikan pemahaman mengenai haji backpacker yang salah. Diharapkan mampu membuat jamaah haji nyaman dana man selama beribadah haji.

Perlu anda ingat bahwa tujuan kita menunaikan ibadah haji adalah untuk menjadi seorang haji yang mabrur, atau haji yang terbebas dari perbuatan dosa. Untuk itu penting sekali agar anda menghindari tawaran haji backpacker. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat untuk anda.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here